Revolusi E-Kinerja : Guru Lebih Bebas, Pendidikan Lebih Baik?
adminsmpn11jambi 
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memberikan kabar baik bagi para guru di seluruh Indonesia. Mendikdasmen Abdul Mu’ti merespons keluhan mengenai sistem pengelolaan e-kinerja yang dianggap rumit dan memakan waktu. Dengan itu, kebijakan baru telah dikeluarkan untuk memudahkan pengelolaan e-kinerja bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas.
Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pengelolaan e-kinerja, sehingga guru dapat lebih berkonsentrasi pada tugas utama mereka, yaitu mengajar. Salah satu perubahan utama adalah pengurangan frekuensi pengisian e-kinerja. Sebelumnya, guru diharuskan untuk mengisi e-kinerja secara berkala, tetapi kini mereka hanya perlu melakukannya satu kali dalam setahun.
Selain itu, guru tidak lagi perlu repot mengunggah berbagai dokumen pendukung seperti yang dilakukan sebelumnya. Salah satu kemudahan lain dalam kebijakan ini adalah penghapusan sistem penilaian berbasis poin. Sistem penilaian yang rumit dan sering membingungkan tersebut akan digantikan dengan sistem yang lebih sederhana dan mudah dipahami.
Dengan adanya kebijakan baru ini, diharapkan para guru dapat lebih produktif dan merasa lebih termotivasi dalam menjalankan tugas mereka. Di samping itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan, karena guru dapat lebih fokus pada pengembangan kompetensi dan inovasi dalam proses pembelajaran. Tentunya, untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik, sosialisasi yang intensif kepada para guru sangat diperlukan agar implementasinya menjadi efektif.
Namun, muncul pertanyaan penting: apakah kualitas penilaian akan tetap terjaga? Ini adalah isu krusial yang perlu dijawab. Jika sistem penilaian tidak cukup mendetail, akan sulit untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan setiap guru secara individual. Hal ini bisa berakibat pada kurang efisiennya pengembangan profesi guru.
Secara keseluruhan, kebijakan baru mengenai pengelolaan e-kinerja ini merupakan langkah positif yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme para guru. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan guru dapat bekerja dalam suasana yang lebih nyaman dan fokus, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.
