Upaya Kurangi Angka Kemiskinan Ekstrem, Pemkab Gianyar Tandatangani MoU Program BIE-D dengan APKASI dan YPAN

Langkah untuk Menekan Angka Kemiskinan Ekstrem: Pemkab Gianyar Tanda Tangani MoU Program BIE-D Bersama APKASI dan YPAN

Gianyar – I Dewa Tagel Wirasa, Penjabat Bupati Gianyar, secara terbuka mengungkapkan adanya penurunan kualitas sumber daya manusia di wilayahnya. Ia menyoroti bahwa kondisi ini sangat memprihatinkan dan sedang diatasi oleh Pemerintah Kabupaten, salah satunya melalui penyediaan beasiswa pendidikan.

Dengan demikian, I Dewa Tagel Wirasa menyambut positif pertemuan dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara (YPAN). Salah satu agenda penting dalam pertemuan yang diadakan pada Senin (21/10) ini adalah penandatanganan nota kesepahaman untuk Program Beasiswa Indonesia Emas-Daerah (BIE-D).

Program BIE-D ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia di Indonesia. Melalui program ini, diharapkan terjadi pemerataan dalam kualitas pendidikan serta pembangunan yang berkelanjutan di seluruh daerah. Kehadiran APKASI berfungsi sebagai sumber informasi utama bagi berbagai lembaga dalam memahami dinamika dan pembangunan daerah di seluruh Indonesia.

Dr. Ida Ayu Ketut Surya Adnyani, SE., MAP., Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar, menyatakan harapannya bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini dapat membantu mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Gianyar, khususnya di Provinsi Bali.

Dr. Himmatul Hasanah, MP., Staf Ahli APKASI dalam Bidang Pendidikan, mengungkapkan bahwa ribuan mahasiswa telah merasakan manfaat dari program BIE-D ini. Program ini mencakup tiga jenis, yaitu Program Reguler, Program Beasiswa Luar Negeri, dan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Himmatul Hasanah menegaskan bahwa program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah, sehingga partisipasi semua pihak menjadi sangat penting. "APKASI akan terus menjalin sinergi dengan Pemerintah Provinsi dan para pemangku kepentingan terkait agar program BIE-D dapat dilaksanakan sesuai dengan visi pendidikan nasional,” ujarnya.